PERPUSTAKAAN SEKOLAH ISLAM AL-FAHD

Perpustakaan Besar Al-Qur'an Al-Fahd

  • Beranda
  • Buku Tamu
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Daftar Mandiri
  • Web
  • Survei
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BOOK

Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hanif Nurcholis - Nama Orang; Rikard Rahmat - Nama Orang;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Sebenarnya dalam sejarahnya yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan tahun, desa telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dan lentur. Dengan perkembang- annya yang dinamis dan lentur inilah desa tetap eksis sampai hari ini. Jika dinamika per- tumbuhan dan perkembangannya tersebut dipahami sebagai autoaktivitas dan kreativitas warganya dan pihak luar memandunya ke arah rasionalitas dengan niat yang jernih dan jujur, niscaya nasib desa tak seperti sekarang.

Ada lima pendekatan kebijakan terhadap desa yang tidak searah : pendudukan, pengawasan dan pengendalian, otonomi pribumi, militerisasi, desentralisasi, birokratisasi demi efisiensi administrasi, dan otonomi khusus (ada) berdasarkan asul-usul dan adat-istiadat. Pendudukan dilakukan oleh kerajaan-kerajaan nusantara yang menuntut loyalitas desa kepada otoritas yang lebih kuat dan besar. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh VOC dan pemerintah hindia belanda zaman kultur stelsel. Otonomi pribumi dilakukan oleh pemerintah hindia belanda di bawah IGO dan IGOB. Militerisasi dilakukan oleh jepang saat menduduki indonesia (1942 – 1945). Disentralisasi dilakukan oleh pemerintah RI dibawah UU No. 22 / 1948 dan UU No. 1 / 1957 dan UU No.19 / 1965 yang belum sempat dijalankan. Birokratisasi demi efisiensi administrasi dilakukan pemerintah order baru di bawah UU No. 5 / 1979. Otonomi khusus yang bersifat tradisional berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat diberikan oleh pemerintah pasca orde baru / reformasi.


Ketersediaan
#
Perpustakaan Al-Fahd (Kelas 300 (ILMU-ILMU SOSIAL)) 352.14 HAN p
P24-03012S
Tersedia
#
Perpustakaan Al-Fahd (Kelas 300 (ILMU-ILMU SOSIAL)) 352.14 HAN p
P24-03013S
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
352.14 HAN p
Penerbit
Jakarta : Erlangga., 2011
Deskripsi Fisik
xii, 252 hlm. : 17,5 x 25 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-099-195-8
Klasifikasi
352.14
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cetakan : Tahun 2011
Subjek
Aspek Umum tentang Administrasi Negara
Administrasi Daerah Setingkat Provinsi
Administrasi Lokal
Pemerintahan Desa
Hanif Nurcholis
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Hanif Nurcholis
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

PERPUSTAKAAN SEKOLAH ISLAM AL-FAHD
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

“The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.”Surel : perpustakaansekolahislamalfahd@gmail.com

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?